Blogger news


Pages

Wednesday, 16 November 2011

REVITALISASI FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH GUNA MENCEGAH TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH


MAKALAH HUKUM AGRARIA





REVITALISASI FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
GUNA MENCEGAH TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH
(Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Sertifikat Hak Atas Tanah
Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah)
disusun dalam rangka memenuhi tugas semester 3



Disusun oleh :

Zaka Firma Aditya                              8111410061
Ahmad Sehabudin                              8111410249
Luqman Aththaariq                             8111410250






UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011





BAB I
PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG
Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah karunia Tuhan Yang Maha esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah.
Pentingnya tanah bagi manusia, menyebabkan tanah mempunyai nilai, terutama bagi mereka yang menjadikan tanah sebagai mata pencaharian melalui usaha pertanian dan perkebunan. Begitu urgennya tanah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia, maka oleh Ter Haar (Sri Susyanti, 2010:1) dijelaskan bahwa tanah merupakan temppat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius.
Dalam hukum positif Indonesia, hukum tanah nasional berpedoman pada Undang Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia, adapun tujuan dari UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya adalah :
1.        Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2.        Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3.        Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA), sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu (paling lama enampuluh tahun), guna perusahaan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan (Pasal 28), dan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35).
Kalau diperhatikan, maka hak milik atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak guna usaha hanya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan.
Demikian pula dengan hak guna bangunan hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Menurut Boedi Harsono bahwa walaupun semua hak atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanahnya dan batas waktu penggunaannya merupakan pembeda antara hak yang satu dengan hak yang lain. Hak milik misalnya, sebagai hak yang terkuat dan terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang lain, boleh digunakan untuk segala keperluan yang terbuka bila dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu tertentu. Lain halnya dengan hak guna bangunan, hanya terbuka penggunaan tanahnya untuk keperluan membangun dan memiliki bangunan, dengan jangka waktu yang terbatas
Dari semua jenis hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, maka hak milik merupakan hak yang penggunaannya tidak ditentukan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap hak-hak atas tanah tersebut di atas, undang-undang mewajibkan kepada pemegang hak untuk mendaftarkannya. Menurut Pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Berbagai permasalahan timbul mengenai implementasi dari UUPA tersebut. Hak-hak tanah pada khususnya hak milik seringkali terjadi perselisihan karena adanya kasus sertifikat ganda yang kerap kali terjadi di kalangan masyarakat.

B.       PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalh ini adalah sebagai berikut :
1.        Apa yang dimaksud dengan pendaftaran atas tanah?
2.        Apa yang dimaksud dengan sertifikat hak atas tanah?
3.        Apa yang dimaksud dengan sertifikat ganda atas tanah?
4.        Bagaimana analisis terhadap kasus sertifikat ganda atas tanah yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat?

C.       TUJUAN
1.        Mengetahui yang dimaksud dengan pendaftaran atas tanah
2.        Mengetahui yang dimaksud dengan sertifikat hak atas tanah.
3.        Mengetahui yang dimaksud dengan sertifikat ganda atas tanah.
4.        Mengetahui analisis terhadap kasus sertifikat ganda atas tanah yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
PEMBAHASAN

A.      PENDAFTARAN TANAH
1.        Pengertian Pendaftaran Tanah
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluiruh wilayah R.I. menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 19 UUPA). Adapun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai ganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961dan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2.        Azas Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.
a)        Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.
b)        Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
c)        Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
d)       Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksana-annya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.
e)        Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

3.        Tujuan Pendaftaran Tanah.
Ada 3 (tiga) tujuan pendaftaran tanah , yaitu :
a)        Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
b)        Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
c)        Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Khusus untuk tujuan pendaftaran tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi :
a)        Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum)
b)        Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.
c)        Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

4.        Kegunaan Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.
a)        Kegunaan bagi pemegang hak :
·       Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;
·       Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;
·       Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;
·       Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;
·       Penetapam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.
b)        Kegunaan bagi pemerintah :
·      Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia.
·      Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya.

5.        Pelaksanaan Pendaftaran Tanah..
Pelaksanaan pendaftaran meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah
a)        Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
·       Pengumpulan dan pengolahan data fisik
·       Pembuktian hak dan pembukuannya
·       Penerbitan sertifikat.
·       Penyajian data fisik dan data yuridis.
·       Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
b)        Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :
·       Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak.
·       Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut (Pasal 23, Pasal 32 dan {Pasal 38 UUPA).

B.       SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
1.        Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah
Undang-undang tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai sertifikat hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian serttifikat yang diberikan oleh para sarjana. Salah satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2.        Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah
Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama kali maka melalui pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa :
a)        Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dalam buku tanah hak yang bersangkutan.
b)        Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu, sedangkan sertifikat hak tanggungan membuktikan, seseorang atau badan hukum, sebagai kreditur mempunyai hak tanggungan atau jaminan atas suatu atau beberapa bidang tanah tertentu.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengetahui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah maka dibawah ini ada beberapa cara yang biasa ditempuh oleh pemohon untuk memperoleh sertifikat tanah :
a)        Pertama : Pendaftaran tanah dilakukan dengan cara pemohon sertifikat mendatangi kantor pertanahan dan mengajukan permohonan seraya menyerahkan berkas permohonan serta persyaratan kelengkapan seperlunya termasuk surat kuasa dari pemilik (jika pemohon mengurus tanah orang lain) dan membayar sejumlah biaya yang telah ada daftar tarifnya sesuai luas tanah pemohon proses pembayaran berlangsung diloket khusus gedung kantor pertanahan.
b)        Kedua : Pemohon menunjukan batas-batas bidang tanah yang di klaim sebagai hak milik dilapangan kepada petugas kantor pertanahan, setelah pemohon menerima surat atau pemberitahuan permintaan untuk itu dari kepala kantor pertanahan.
c)        Ketiga : Pemohon mengisi dan menandatangani berita acara mengenai data fisik dan data yuridis hasil pengukuran dan pemeriksaan petugas kantor pertanahan dihadapan petugas kantor pertanahan.
d)       Keempat : Pemohon menunggu terbitnya sertifikat hak milik tanah sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya langkah ketiga diatas. Waktu penantian 60 hari tersebut diperlukan oleh kantor pertanahan guna mempublikasikan/ ngumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah pemohon pada papan pengumuman di kantor pertanahan dan kantor desa/kelurahan atau atas biaya dapat diumumkan melalui iklan atau surat kabar daerah.
e)        Kelima : Pemohon menerima sertifikat hak milik atas tanah dikantor pertanahan dari pejabat yang berwenang, setelah pemohon sebelumnya menerima surat panggilan atau pemberitahuan dalam bertuk lain dari kantor pertanahan untuk itu.

3.        Manfaat Sertifikat Hak Atas Tanah
a)        Sebagai alat bukti yang kuat bagi pemiliknya.
Fungsi sertifikat hak atas tanah (hak milik) menurut UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.
Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak, hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
b)        Sebagai akte otentik
Sertifikat sebagai akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

C.       SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH
1.        Pengertian Ganda Atas Tanah
Sertifikat ganda adalah kejadian dimana sebidang tanah memiliki 2 sertifikat tanah yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini. Tidak ada 2 bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya mendapat perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.
Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN yang akibat adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah milik orang lain.
Apabila dintinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.
Pada kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud. Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen (sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya.
Maksud gambaran diatas adalah suatu peristiwa penerbitan sertifikat ganda atas tanah, yang mengakibatkan adanya pemilikan bidang tanah atau pendudukan hak yang saling bertindihan satu dengan yang lain. Sejalan dengan itu Parlindungan menyatakan : Yang dimaksud dengan sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian yang lain. (1997:113).
Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan yang diperoleh baik secara sah ataupun tidak sah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu akibat hukum (sengketa) bagi subjek hak maupun objek hak. Hal ini senada dengan Kartasaputra. bahwa :
Sertifikat dobel/ganda adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga hukum (BPN) yang terbit diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hukum. (2005:120).
Dalam pembahasan definisi mengenai Sertifikat ganda sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang mendasari sehingga terjadinya sertifikat ganda adalah akibat dari kesalahan pencatatan pada saat petugas melakukan pengukuran dan perpetaan, adapun hal serupa sebagaimana disebutkan Sugiarto mengatakan bahwa : Sertifikat dobel atau ganda adalah sertifikat yang diterbitkan lebih dari satu pada satu bidang tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga mengakibatkan ada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih, seluruhnya atau sebagian. (2000: 115).
Sebagaimana pengertian yang terkandung dalam sertifikat ganda Sebagimana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional akibat dari kesalahan administrasi maka hal serupa disampikan oleh Edi Pranjoto yang menyatakan bahwa ” Kantor pertanahan menerbitkan dua sertifikat untuk satu objek tanah yang diberikan kepada dua subjek hukum yang sama-sama mengakui sebagai pemiliknya.” (2006: 24)

2.        Bagaimana sertifikat tanah ganda dapat terjadi?
Perlindungan diatas dapat diberikan jika setiap sertifikat atas tanah yang terbit diketahui dengan pasti letak atau lokasinya di muka bumi. Dengan demikian setiap usaha untuk mensertifikatkan tanah yang sama dapat segera diketahui dan dicegah oleh BPN. Namun demikian seperti saya jelaskan pada posting terdahulu mengenai “Mengapa ada tanah bersertifikat yang tidak diketahui letaknya”, masih ada tanah bersertifikat yang tidak diketahui lokasinya yang disebabkan oleh ketidaktersediaan peta.
Padahal peta adalah informasi yang menggambarkan letak seluruh bidang tanah di permukaan bumi. Jika sebuah sertifikat yang diterbitkan tidak dipetakan dalam sebuah peta akibat tidak adanya sarana pada saat itu, maka bidang tanah itu memiliki potensi untuk lahir sertifikat ganda. Dalam hal seseorang dengan bukti-bukti tanah yang meyakinkan meminta pembuatan sertifikat di BPN, maka tidak ada tools yang kuat untuk mencegah lahirnya sertifikat ganda.
Ilustrasinya sebagai berikut: Petugas BPN akan meneliti data fisik bidang tanah yang diminta untuk kedua kalinya tersebut dengan melakukan pengukuran bidang tanah. Pada saat pengukuran, petugas akan meminta pemohon sertifikat untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya. Akan lebih baik jika diketahui dan dikonfirmasi oleh pemilik tanah yang bersebelahan. Pada poin ini pembuatan sertiffikat ganda akan tersandung jika pemegang sertifikat tanah menempati tanah tersebut.
Sebaliknya jika tanah tersebut tidak ditempati atau diterlantarkan maka praktek ini akan lebih mulus melaju tanpa terdeteksi. Langkah kedua adalah petugas melakukan pemetaan hasil pengukuran ke dalam peta. Setelah posisi bidang tanah hasil ukuran dapat diketahui letaknya, petugas akan mengecek apakah pada posisi yang sama telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Jika ternyata ada, petugas akan memblokir kegiatan penerbitan sertifikat baru yang disinyalir ganda.
Sayangnya jika bidang tanah bersertifikat terdahulu belum dipetakan, petugas akan mengatakan bahwa pada posisi tersebut adalah posisi bebas. Jika ini yang terjadi proses ini akan terus berlanjut hingga penelitian data yuridis termasuk pengumuman terhadap publik bahwa akan diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut.
Jika sekali lagi hasil penelitian data yuridis menunjukkan bahwa tidak ada masalah dan tidak claim dari masyarakat (termasuk pemegang sertifikat terdahulu), maka BPN akan menerbitkan sertifikat tanah (lagi) atas bidang tanah yang sama. Terjadilah sertifikat ganda atau tumpang tindih atau overlap yang tidak disadari oleh pemegang sertifikat pertama, BPN dan (kadang-kadang) pemegang sertifikat kedua.

3.        Upaya kita selaku pemegang sertifikat tanah agar tidak timbul sertifikat ganda
a)        Berupaya menggunakan tanah yang kita miliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.
b)        Bagi para pemegang sertifikat tanah yang penerbitannya sebelum 1997 agar datang ke BPN untuk memastikan bahwa bidang tanah yang tertera di sertifikat telah dimasukkan ke dalam peta pendaftaran BPN. Jika ternyata bidang tanah tersebut belum masuk ke dalam peta BPN, mintalah petugas ukur BPN untuk datang ke lokasi bidang tanah dimaksud untuk melakukan pemetaan atau yang secara teknis disebut Graphical Index Mapping (GIM).



Contoh Kasus
Di Semarang, pernah terjadi penerbitan sertipikat ganda di jalan Watulawang, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang yaitu terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel seluas +  910 m2 (kurang lebih sembilanratus sepuluh meter persegi) yang tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor dahulu Karang Kempel seluas +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi), Hak Guna Bangunan No. 45/Karang Kempel seluas +  82 8 m2 (kurang lebih delapanratus duapuluh delapan) yang tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor dahulu Karang Kempel seluas +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi) dan Hak Guna Bangunan No. 43/Karang Kempel seluas +  1.055 m2 (kurang lebih seribu limapuluh lima meter persegi) yang tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor dahulu Karang Kempel seluas +  804 m2 (kurang lebih delapanratus empat meter persegi). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 5/G/TUN/2001/PTUN. Smg tanggal 7 Agustus 2001 jo No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN. SBY tanggal 27 Nopember 2001 jo No. 225 K/TUN/2002 tanggal 23 Desember 2003 menyatakan batal dan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mencabut Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor, Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor dan Hak Guna Bangunan 1030/Bendan Ngisor 

Riwayat Masalah
Permohonan pembatalan/pencabutan penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor, Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor dan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor karena obyek tersebut diterbitkan diatas tanah sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel, Hak Guna Bangunan No. 45/Karang Kempel dan Hak Guna Bangunan No. 43/Karang Kempel yang telah berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 1997.
    Untuk Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel atas nama Soekardi, sertipikat tersebut berada di tangan Kijanto Wibowo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 1981 No. 81, yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswandi Aswin, SH, yang kemudian berpindah tangan Ir. FX. Pranata melalui Akta Pemindahan Kuasa tanggal 25 Agustus 1993 No. 237, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH, dan dari Ir. FX. Pranata melalui cessie beralih ketangan Ny. Raden Nganten Agnes Widiastuti berdasarkan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie) tanggal 21 Desember 1999 No. 31, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH;
Untuk Hak Guna Bangunan No. 45/Karang Kempel atas nama Slamet Rianto, sertipikat tersebut berada di tangan Kijanto Wibowo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 1981 No. 67, yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswandi Aswin, SH, yang kemudian berpindah tangan Ir. FX. Pranata melalui Akta Pemindahan Kuasa tanggal 25 Agustus 1993 No. 238, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH, dan dari Ir. FX. Pranata melalui cessie beralih ketangan RR. Lusiana Pranata berdasarkan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie) tanggal 21 Desember 1999 No. 25, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH;
Untuk Hak Guna Bangunan No. 43/Karang Kempel atas nama Santoso Widjaya, sertipikat tersebut berada di tangan Kijanto Wibowo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 1981 No. 79, yang dibuat dihadapan Notaris Sebastian Siswandi Aswin, SH, yang kemudian berpindah tangan Ir. FX. Pranata melalui Akta Pemindahan Kuasa tanggal 25 Agustus 1993 No. 239, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH, dan dari Ir. FX. Pranata melalui cessie beralih ketangan Ir. Raden Bagus Stefanus Ariyanta Pranata berdasarkan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (cessie) tanggal 21 Desember 1999 No. 29, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH;
Berdasarkan fakta tersebut Ny. Raden Nganten Agnes Widiastuti, RR. Lusiana Pranata dan Ir. Raden Bagus Stefanus Ariyanta Pranata dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2000 No. XIV/P/Okt/2000, No. XII/P/Okt/2000 dan XIII/P/Okt/2000, perihal Somasi agar dicabutnya Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor, Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor dan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor.

Obyek Permasalahan
 Obyek permasalahan dalam perkara ini adalah adanya pembatalan/pencabutan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang saling tumpang tindih/overlap, antara lain:
1.      Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel luas +  910 m2 (kurang lebih sembilanratus sepuluh meter persegi) atas nama Soekardi yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas       +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana;
2.      Hak Guna Bangunan No. 45/Karang Kempel luas + 828 m2 (kurang lebih delapanratus duapuluh delapan meter persegi) atas nama Slamet Rianto yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana;
3.      Hak Guna Bangunan No. 43/Karang Kempel luas +  1.055 m2 (seribu limapuluh lima meter persegi) atas nama Santoso Widjaja yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  804 m2 (kurang lebih delapanratus empat meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana;
Pokok Masalah
Pokok permasalahannya adalah adanya penerbitan sertipikat HGB yang saling tumpang tindih/overlap antara lain: b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi), Surat Ukur No. 255/Bendan Ngisor/1999 tanggal 31 Juli 1999 atas nama Lili Agustina Kanggoana, dengan batas-batas: Sebelah Utara  : Hak Guna Bangunan No. 988; Sebelah Timur  : Bekas Eigendom 1208 Seb; Sebelah Selatan   : Jl. Watulawang; Sebelah Barat  : Rencana Jalan Diterbitkan Hak Guna Bangunannya tanggal 11 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kodya Semarang tanggal 22 September 1999 No. SK.550.1/4658/99/1/277/1999;
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  800 m2 (kurang lebih delapanratus meter persegi), Surat Ukur No. 253/Bendan Ngisor/1999 tanggal 31 Juli 1999 atas nama Lili Agustina Kanggoana, dengan batas-batas: Sebelah Utara : Hak Guna Bangunan No. 988 dan Hak Guna Bangunan No. 987; Sebelah Timur : Bekas Eigendom 1208 Seb; Sebelah Selatan  : Jl. Watulawang; Sebelah Barat : Bekas Eigendom 1208 Seb; Diterbitkan Hak Guna Bangunannya tanggal 11 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kodya Semarang tanggal 22 September 1999 No. SK.550.1/4659/99/1/278/1999;
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  804 m2 (kurang lebih delapanratus empat meter persegi), Surat Ukur No. 254/Bendan Ngisor/1999 tanggal 31 Juli 1999 atas nama Lili Agustina Kanggoana, dengan batas-batas: Sebelah Utara  : Bekas Eigendom 1208 Seb; Sebelah Timur  : Rencana Jalan; Sebelah Selatan   : Jl. Watulawang; Sebelah Barat  : Bekas Eigendom 1208 Seb; Diterbitkan Hak Guna Bangunannya tanggal 11 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kodya Semarang tanggal 22 September 1999 No. SK.550.1/4660/99/1/279/1999; Kesemuanya diterbitkan berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom 1208 (seb).
Pihak-Pihak yang berperkara
 Selaku Para Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi Ny. Raden Nganten Agnes Widiastuti, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jl. A. Yani No. 176; - Ir. R.R. Lusiana Pranata, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jl Diponegoro No. 44; - Ir. Raden Bagus Stefanus Ariyanta Pranata, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jl. A. Yani No. 176. Para penggugat bukan sebagai pemegang Hak Atas Tanah, akan tetapi sebagai pemegang Cessie (Penyerahan dan Pemindahan Hak).
 Selaku Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi - Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23; Lili Agustina Kanggoana, swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jl. Pandanaran No. 119. 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda adalah sebagai berikut:
1.      Peta Pendaftaran Belum terbentuk atau belum lengkap Sebelum adanya peta kadastar untuk pendaftaran tanah diterbitkanya alat pembuktian sementara yang  dikenal dengan sebutan sertipikat sementara. Karenanya sertipikat sementara ini merupakan alat pembuktian mengenai macam-macam hak dan siapa yang punya, sehingga tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Sertipikat sementara tersebut dapat menyebabkan sertipikat ganda.  Disamping itu juga adanya kondisi penggambaran satu bidang tanah menggunakan lebih dari satu peta pendaftaran yang menyebabkan data mengenai letak bidang-bidang tanah terdaftar tidak jelas. Peta-peta yang digunakan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari: Peta Pendaftaran, Peta Pendaftaran sebagian hasil dari Prona, Sertipikat Masal dan Ajudikasi, Peta Instansi Pajak Bumi dan Bangunan (SISMIOP), Peta Tata Kota dari DTK, Peta Desa; Peta Dimana antaran peta yang satu dengan peta yang lain tidak ada keseragaman, dalam artian bidang tanah terlihat dalam satu peta belum tentu bahkan tidak terlihat dalam peta yang lainnya. Sehingga hal ini sangat memungkinkan timbulnya sengketa.
2.      Manusia Terjadi karena adanya Human error, adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan oleh karena kecerobohan atau ketidak telitian dalam menerbitkan sertipikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya petugas kurang meneliti dengan seksama dokumen- dokumen yang ada, sedangkan dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3.      Itikad tidak baik dari pemohon. Adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas yang bukan menjadi haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini tugas Badan Pertanahan Nasional hanya melakukan pengukuran berdasarkan penentuan batas yang ditunjukkan oleh pemohon yaitu dimana letak dan batas-batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut (contradictoire deliminate). Kedua hal tersebut dapat meyebabkan terjadinya tumpang tindih baik disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda.
4.      Pemecahan atau Pemekaran Wilayah Terjadinya pemecahan atau pemekaran wilayah yang berakibat terjadinya perubahan batas-batas wilayah.
5.      Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kelurahan Terjadi karena adanya surat bukti atau pengakuan hak yang dibuat oleh Lurah ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi.
6.      Adanya Perubahan Tata Ruang Oleh Pemerintah Kota Adanya tanah yang sudah disertipikatkan oleh BPN lalu terjadi Perubahan Tata Ruang Oleh Pemerintah Kota, sehingga timbul penguasaan-penguasaan baru (Undang-Undang menyatakan setelah penguasaan 20 tahun dapat jadi tanah hak) menyebabkan terjadinya sertipikat ganda. Sertipikat ganda jelaslah membawa akibat ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Beberapa persoalan yang muncul akibat sertipikat ganda adalah siapa yang berwenang membatalkan salah satu dari dua sertipikat.
Dari faktor-faktor tersebut diatas langkah antisipasi BPN agar tidak terjadi sertipikat ganda maka perlu adanya:
Peta pendaftaran yang lengkap yaitu Peta Tunggal. Awal terjadinya adalah pengukuran setiap petugas ukur datang kelapangan harus membuka peta. Apabila peta dilapangan hanya satu&lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi. Dimana peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda.
Administrasi pertanahan yang baik. Dengan adanya administrasi pertanahan yang baik maka kesalahan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin. Seperti halnya dalam kasus perkara No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg tanggal 7 Agustus 2001 jo No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 27 Nopember 2001 jo No. 225 K/TUN/2002 tanggal 23 Desember 2003 terjadi tumpang tindih yaitu:
Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel luas + 910 m2 (kurang lebih sembilanratus sepuluh meter persegi) atas nama Soekardi yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  800 m2 (delapanratus meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana; 3. Hak Guna Bangunan No. 45/Karang Kempel luas +  828 m2 (kurang lebih delapanratus duapuluh delapan meter persegi) atas nama Slamet Rianto yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  800 m2 (delapanratus meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana;
Hak Guna Bangunan No. 43/Karang Kempel luas +  1.055 m2 (kurang lebih seribu limapuluh lima meter persegi) atas nama Santoso Widjaja yang berakhir haknya tanggal 25 Oktober 1997 overlap dengan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) luas +  804 m2 (kurang lebih delapanratus empat meter persegi) atas nama Lili Agustina Kanggoana; Bidang-bidang tanah tersebut kesemuanya terletak di Jl. Watulawang, Kelurahan Bendan Ngisor dahulu Karang Kempel, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Terjadinya tumpang tindih dalam perkara ini diketahui dan dibuktikan setelah adanya surat dari Sdr. Subiakto, SH Kuasa Hukum Ny. Raden Nganten Agnes Widiastuti, Ir. R.R Lusiana Pranata, Ir. Raden Bagus Stefanus Ariyanta Pranata yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan suratnya No. XIV/P/Okt/2000, No. XII/P/Okt/2000 dan No. XIII/P/Okt/2000 ketiganya tertanggal 17 Oktober 2000, perihal Somasi agar dicabutnya Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor, Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor dan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor yang selanjutnya dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan surat tanggal 30 Nopember 2000 No. 570-1160-IV-2000. Ny. Raden Nganten Agnes Widiastuti, Ir. R.R Lusiana Pranata, Ir. Raden Bagus Stefanus Ariyanta Pranata merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan maka, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui PTUN Semarang; Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sertipikat ganda dengan adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 11 Oktober 1999 dengan terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel), Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) dan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) adalah karena permasalahan peta. Tidak adanya Peta Pendaftaran yang lengkap yang bisa dipergunakan sebagai pedoman dari Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat.
 Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka menerbitkan sertipikat menggunakan bermacam-macam peta antara lain yaitu Peta pendaftaran sebagian yaitu peta hasil dari Prona, sertipikat masal, ajudikasi; Peta Tata Kota dari Dinas Tata Kota; Peta PBB, Peta Bidang warisan dari Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 dan  jika ada Peta Desa sebagai acuan. Antara peta yang satu dengan yang lain tidak sama datanya. Selain permasalahan tentang peta pendaftaran tersebut, dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1026/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel), Hak Guna Bangunan No. 1029/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) dan Hak Guna Bangunan No. 1030/Bendan Ngisor (dahulu Karang Kempel) kesemuanya atas nama Lili Agustina Kanggoana yang tumpang tindih karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang.  Terjadinya sertipikat ganda selain akibat faktor-faktor tersebut diatas, timbulnya sertipikat ganda sebagai akibat adanya kelemahan sistem publikasi yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem publikasi negatip yang mengandung unsur positip seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan digunakannya kata-kata “kuat”, maka dapat dilihat bahwa sistem publikasi yang digunakan negatip, sebab jika yang digunakan sistem publikasi positip, maka kata yang tepat adalah mutlak, sehingga sertipikat hanya merupakan bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Kekuatan pembuktian sertipikat diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa: “selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu ia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya”. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar selama data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang ada di Kantor Pertanahan, maka sertipikat hak atas tanah masih dapat  dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut, baik karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena ada cacad hukum administratif atas penerbitannya.



PENUTUP
Kesimpulan
            Faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor manusianya baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, adanya administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah kota. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 
 Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan.

Saran
1.      Hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu Peta Tunggal.
2.      Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yang sama. Dimana peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik.
3.      Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh.
     
DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional), Djambatan Jakarta.
Irawan Soerodjo, 2003. Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arkola Surabaya.
Hadi S.T. 2007. Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Pertanahan, Harvarindo, Jakarta.
Herman Hermit, 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda. CV. Mandar Maju, Bandung
-------, 2007. Sertifikat dan Permasalahannya, dan Seri Hukum Pertanahan Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta
-------, 2007. Sertifikat dan Permasalahannya, dan Seri Hukum Pertanahan Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta
http://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2011/02/12/manfaat-sertifikat tanah/
http://erestajaya.blogspot.com/2008/11/bagaimana-sertifikat-tanah-ganda dapat.
              html
http://maspurba.wordpress.com/2008/04/29/kepastian-hukum-atas-sertifikat-tanah-sebagai-bukti-hak-kepemilikan-atas-tanah/

Reactions:

0 comments:

Post a Comment