Blogger news


Pages

Tuesday, 15 November 2011

FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA


FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA
OLEH
ZAKA FIRMA ADITYA*

1.    Freies Ermessen dalam Administrasi Negara
Dalam suatu negara hukum modern lapangan administrasi negara menjadi sangat luas, hal ini disebabkan karena ikut campurnya Pemerintah (staatsbomoinnis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka tugas Administrasi negara bertambah pula banyaknya karena harus melayani kebutuhan masyarakat yang tak terhingga banyaknya dan negara dalam “Welfare State” ini, Dr. LEMEIRE menyebutkan dengan “BESTUURZORG” yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang mempunyai tanda istimewa yaitu kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat menyelesaikan kepentingan-kepentingan guan kesejahteraan masyarakat, yaitu “menyelenggarakan dengan cepat dan berpaedah (doel treffen) kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan umum”, atau denganperkataan lain, dalam melaksanakan “BESTUURZORG” itu kepada administrasi negara diberikan “FREIES ERMESSEN” artinya kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atau inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan kenegaraan yang diserahi tugas membuat undang-undang.
Dalam hal demikian administrasi negaralah yang membuat peratauran penyelesaian yang diperlukan itu. Dengan diberinya Freis Ermessen kepada Administrasi negara, ini berarti bahwa sebagaian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang (Legislatif) dipindahkan kedalam tangan pemerintah, administrasi negara, sebagai badan eksekutif. Jadi “Suprimasi badan legislatif diganti oleh supremasi badan eksekutif”, ini sebagai konsekuensi logis dari suatu “Welfare State” yaitu ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah, memperbesar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Untuk membuat peraturan atas inisiatif sendiri maka sudah tentu administrasi negara memerlukan fungsi legislatif. Maka adakah dasar hukumnya yang mengatur pemberian fungsi legislatif kepada badan eksekutif/pemerintah ? kekuasaan membentuk peraturan sendiri yang diberikan kepada administrasi negara terdapat dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut :
“ Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.
Tetapi kekuasaan ini diberikan kepada Pemerintah “ Dalam hal ikhwal kegentigan yang memaksa”. Dalam negara-negara modern memang sudah dikenal Lembaga Hukum Tatanegara yang disebut “DELEGASI PERUNDANG-UNDANGAN” (delegative van wetgeving) dengan tujuan-tujuan :
1.    Untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang.
2.    Mencegah kemacetan dalam bidang pemerintah.
3.    Administrasi negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai jiwa undang-undang.
Pasal lainnya dari UUD 1945 yang menjadi dasar “Delegasi perundang-undangan” adalah pasal 5 ayat 2 yang menetapkan :
“ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Maka dikatakan bahwa kedua pasal UUD 1945 itu sebagai pasal-pasal delegasi perundang-undangan.
Suatu negara sejahtera (welfare state) membawa hukum administrasi yang (1) menerima Freis Ermessen (2) menginjinkan staats bemoienis, (3) mengutamakan kepentingan umum dan (4) kenyataan hukum yang didukung oleh kesadaran ethies.
2.    Penyelenggaraan Pemerintahan
Sudah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa teori Trias Politika baik JOHN LOCKE maupun dari MONTESQUIEU tidak dapat diterapkan secara murni dinegara-negara di dunia ini, karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ajarannya itu. Tetapi walaupun demikian adalah jasa yang besar dari kedua tokoh kenegaraan itu bahwa ajarannya itu telah sanggup merubah pikiran-pikiran para ahli untuk menggantikan sistim pemerintahan yang demokratis. Di bawah ini akan dikemukakan teori-teori tnetanng penyelenggaraan pemerintah yang menyempurnakan teori trias politika. Mereka ini masing-masing mengemukakan teorinya sendiri-sendiri tentang penyelenggarakan pemerintahan (bewindvoeren) itu.
Prof. Van Vollenhoven dalam bukunya “staatsrecht overzee” mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan (bewindvoeren) itu dapat dibagi dalam empat fungsi, apabila menggunakan istilah dari Mr. Wongsonegoro disebut “ Caturpraja” yaitu :
1.    Fungsi bestuur ( pemerintahan dalam arti sempit )
2.    Fungsi kepolisian yang menajalankan preventive rechtrogs yaitu pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat.
3.    Fungsi mengadili yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa.
4.    Fungsi membuat peraturan.
Sedangkan Dr. LEMAIRE mengemukakan pembagian “bewindvoerren” kedalam lima fungsi yang disebut oleh Prof. Djokosoentono “Pantjapraja” yaitu :
1.    Fungsi “Bestuurszorg” melaksanakan kesejaheteraan umum.
2.    Fungsi ‘bestuur” menjalankan undang-undang.
3.    Fungsi kepolisian.
4.    Fungsi mengadili.
5.    Fungsi membuat peraturan.
DONNER termasuk golongan pengarang yang menolak Trias Politika dan menggantinya dengan suatu sistim lain. Dalam buku karangannya yang berjudul “Nederlands bestuursrecht” ia mengemukakan ajarannya sebagai berikut :
“ Lebih bermanfaatlah, kalau pandangan orang berpangkal kepada, bahwa segala usaha pemerintah dilakukan dalam dua lapangan yang berbeda. Lapangan yang pertama adalah lapangan yang menentukan tujuan atau tugas. Lapangan yang kedua adalah lapangan merealisasikan tujuan atau tugas yang telah ditentukan itu. Gambaran tentang kedua lapangan itu sesuai dengan adanya dua fase (tingkatan) yang biasa dilalui oleh tiap usaha pemerintah. Dalam fase yang pertama ditentukan jalan mana yang harus ditempuh oleh kehidupan negara. Dalam menjalankan usaha ini orang ada dilapangan politik, yaitu dilapangan pemerintahan dalam arti kata yang tertinggi (luas). Fase yang kedua adalah fase yang menyelenggarakan keputusan-keputusan yang  telah dibuat dalam lapangan politik, fase yang kedua membawa orang kedalam lapangan administrasi negara. Dalam menjalankan usaha ini administrasi negara tidak terikat kepada peraturan melainkan dalam menjalankan usaha keleluasaan yang agak besar. Tetapi kebijaksanaan yang dijalankan adalah kebijaksanaan pemerintah dalam arti sempit (bestuur). Secara kwalitatif kebijaksanaan tadi dapat dibedakan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam arti luas yang benar-benar.
Teori DONNER itu oleh Mr. S.L.S. Danueredja dalam bukunya “Struktur Administrasi” disebut “TEORI DWIPAJA” dari DONNER.
Mengenai teori Dwipaja Donner ini Utercht SH memberi komentar sebagai berikut :
“memang dalam garis besarnya alat-alat pemerintah itu menurut sifat hakekat fungsi yang diserahkan kepada masing-masingnya dapat dibagi dalam dua golongan (tingkatan), alat pemerintah yang menentukan tugas (taakstelling) yaitu alat pemerintah yang menentukan politik negara dan alat-alat pemerintah yang melaksanakan tugas (verwewzenlijking van detak) yang telah ditentukan itu, merealisasikan politik negara yang telah ditentukan itu. Yang terdorong dalam golongan pertama alat-alat pemerintah adalah MPR, Pemerintah dan DPR sedangkan yang tergolong dalam golongan dalam golongan kedua alat-alat pemerintah, seperti Pemerintah pula, Pamongpraja dan pengadilan”.
Demikianlah komentar Dr. Utrecht SH dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”.
Pembagian tugas badan-badan  kenegaraan kedalam tugas politik ( taakstelling) dan tugas teknis (pelaksanaan) adalah pembagian tugas menurut sifat hakekat dari tugas tugas itu sendiri, adalah pembagian tugas yang modern yang makin lama makin banyak dipakai umum.
Teori DWIPRAJA DONNER ini sejajar dengan teori dari HANS KELSEN dalam bukunya “Allgemeineri staatslehre” yang mengemukakan suatu DWIPRAJA.......yaitu : politik als ethik (politik sebagai ethic) und politik als technik ( politik sebagai teknik)”. Politik tau taakstelling atau politik als ethic menetapkan haluan negara atau menyatakan kehendak negara, sedangkan administrasi negara atau taakvewezenlijking atau politik als technik melaksanakan haluan negara atau melaksanakan kehendak negara. Teori DONNER ada kelebihanya ada juga kekurangannya .
Kelebihannya adalah, tugas dari pemerintah (overheid) menjadi sederhana dan kekurangannya adalah bahwa DONNER kurang menjelaskan tentang persoalan “delegasi”, yaitu keadaan administrasi negara sebagai suatu gabungan badan-badan pemerintah tertentu dalam suasana pemerintahan ( in de sfeer van het bestuuren ) dapat juga diserahi tugas menentukan politik negara walaupun tugas ini bukan merupakan tugas primer dari administrasi negara, terutama dalam suatu “WELFARE STATE” dimana pemerintah ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat , maka berdasarkan delegasi kepada adminsitrasi negara diserahkan juga tugas menentuka politik negara. Hal inilah yang tidak dijelaskan oleh DONNER dalam mengemukakan teorinya itu. Demikianlah teori tentang pembagian penyelenggaraan pemerintah ( bewindveorwn) dari van Vollenhoven, Lemaire, Donner, dan Hans Kelsen, yang dapat dipakai sebagai perbandingan, teori siapakah yang paling sesuai untuk dipakai sebagai suatu pola pemerintahan.

BAB I
PERMASALAHAN
A. Asas Diskresi
Pengertian Asas Diskresi
Sebelum membahas lebih jauh mengenai diskresi, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan diskresi itu sendiri. Banyak pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi, menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan ”kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.

Selanjutnya Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut:
“Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” 

Mengenai definisi tersebut diatas, selanjutnya Gayus T. Lumbuun menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar, tetapi secara azas ia tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupkan instant decision (tanpa rencana) dan itu bukan pelanggaran tindak pidana. Menurut Prajudi, diskresi adalah Kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Kemudian Laica Marzuki mengemukakan bahwa diskresi adalah Kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lain lagi pendapat dari Thomas J. Aaron yang menyatakan Discretion is power authority conferred by law to action on the basic judgment or consience, and its use is more idea of morals then law. Sedangkan definisi diskresi menurut Sjachran Basah seperti dikutip oleh Patuan Sinaga, adalah:
”…, tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai…, melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, luas lingkupnya, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum”. 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Syachran Basah tersebut, tersimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu diskresi adalah:
1. Ada karena adanya tugas-tugas public service yang diemban oleh administratur negara;
2. Dalam menjalankan tugas tersebut, para administratur negara diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan;
3. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.
Dengan demikian diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia-pun merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dalam paragraf keempat dari pembukaan UUD 1945 tersebut tergambarkan secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiaban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut fries ermessen (Jerman) ataupun pouvoir discretionnaire (Perancis). 

B. Permasalahan dalam Diskresi

     Kebebasan bertindak sudah tentu akan menimbulkan kompleksitas masalah karena sifatnya menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian” jenis ini berpeluang lebih besar untuk menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat. Menurut Prof. Muchsan, diskresi sangat potensiil menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang merugikan privat seperti penguasa dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak Subyektif Privat dalam hal:
a. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan hukum tsb.
b. Penguasa melakukan perbuatan bersumber hk publik dan melanggar ketentuan tersebut.


BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembatasan Terhadap Diskresi

       Terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kewenangan yang kebablasan sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I diatas. Batasan toleransi dari diskresi ini dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh Sjahran Basah sebelumnya, yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.

     Jika kita berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka diskresi akan terkait dengan permasalahan subyek yang memiliki kewenangan membuat diskresi, maka subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi adalah administrasi negara dalam pengertian sempit, yaitu eksekutif. Argumentum yang dikedepankan sehubungan dengan hal ini adalah bahwa eksekutiflah yang lebih banyak bersentuhan dengan masalah pelayanan publik oleh karena itu diskresi hanya ada di lingkungan pemerintahan (eksekutif). Bentuk-bentuk sederhana dari keputusan administrasi di luar peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam contoh kehidupan sehari-hari adalah memo yang dikeluarkan oleh pejabat, pengumuman, surat keputusan (SK), surat penetapan, dan lain-lain.

     Menurut Prof. Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:
1. Apabila terjadi kekosongan hukum;
2. Adanya kebebasan interprestasi;
3. Adanya delegasi perundang-undangan;
4. Demi pemenuhan kepentingan umum.
Selain itu terdapat beberapa alasan terjadinya Diskresi yaitu:
(a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;
(b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
(c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

     Dalam Rancangan Undang-Undang Diskresi juga disebutkan poin-poin apa saja yang membatasi Diskresi berikut poin-poin tersebut:
  1. hak yang dimiliki seseorang pejabat yang memiliki kewenangan delegasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan seseorang pejabat,
  2. untuk mengatasi suatu kasus dan permasalahan umum, atau bencana alam, atau Negara dalam keadaan darurat,
  3. karena konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku belum jelas atau belum mengatur;
Dalam RUU Administrasi Publik terutama pada Pasal 25 menyatakan bahwa:
(1) Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.
(2) Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia,
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
c. Wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

    Batas-batas diskresi bagi seseorang pejabat Administrasi Pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam pem buatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, wajib memperhatikan
1. tujuan dari pemberian diskresi,
2. dasar hukum yang berlaku,
3. kepentingan umum
4. Negara dalam keadaan darurat, bencana alam,
5. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Perlu diperhatikan bahwa dalam Diskresi terdapat Batas Prosedural Murni yang meliputi:
a. Tidak ada kepentingan antara pejabat dengan produk diskresi
b. Adanya persetujuan dari masyarakat, jika diskresi akan merugikan
c. Didasarkan pertimbangan dan perbuatan hukum Pejabat Administrasi Pemerintahan berdasarkan fakta yang benar .

B. Pembentukan Produk Hukum melalui Asas Diskresi

     Untuk Membentuk suatu peraturan atau Produk Hukum melalui asas Diskresi harus dibentuk dengan cara sebagai berikut:
a. isi pengaturan dalam Keputusan Diskresi merupakan perbuatan hukum dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
  1. Asas kepastian hukum: Adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
  2. Asas keseimbangan: penjatuhan hukuman yang wajar terhadap pegawai.
  3. Asas kesamaan
  4. Asas bertindak cermat
  5. Asas motivasi
  6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
  7. Asas permainan yang layak: Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil
  8. Asas keadilan atau kewajaran
  9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
  10. Asas meniadakan suatu akibat keputusan-keputusan yang batal: Jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka pihak yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
  11. Asas perlindungan pandangan hidup pribadi: setiap Pegawai Negeri Sipil diberi kebebasan dan hak untuk mengatur hidup pribadinya dengan batas Pancasila
  12. Asas kebijaksanaan: Pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum
  13. Asas pelaksanaan kepentingan umum:
b. isi pengaturan perbuatan hukum diskresi meliputi:
1) Kepastian hukum;
2) Keseimbangan;
3) Kecermatan/kehati-hatian;
4) Ketajaman dalam menentukan sasaran;
5) Kebijakan;
6) Gotong royong.
Menurut Prof. Muchsan, asas diskresi harus berlandaskan pada 2 (dua) hal:
1. Landasan Yuridis.
2. Kebijakan.
Kebijakan disini dibagi menjadi dua kategori, pertama kebijakan yang bersifat mutlak (absolut) yang kedua yaitu kebijakan yang bersifat tidak mutlak (relatif), hal ini dapat terjadi karena hukumnya tidak jelas.

     Berikut ini penulis memberikan contoh diskresi positif yang dilakukan oleh aparat pemerintah:
“Seseorang tidak ditilang oleh Polisi meski melanggar lampu merah serta batas kecepatan karena sedang dalam situasi darurat mengantarkan seorang ibu yang hendak melahirkan”
Extraordinary freies ermessen dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria berikut:
1. Adanya kondisi darurat yang nyata sangat akut dan tiba-tiba.
2. Ketiadaan pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
3. Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan tujuan atau maksud dilakukannya tindakan tersebut.
4. Tindakan tersebut hanya untuk hal yang bersifat kepentingan umum yang harus segera dilindungi, dan pihak yang dirugikan juga dalam jumlah yang sangat sedikit.
5. Adanya kompensasi

     Kriteria di atas bersifat integral dan komulatif artinya merupakan syarat yang menyatu dan harus dipenuhi semuanya untuk dapat dilakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga apabila salah satu saja syarat di atas tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan yang murni perbuatan melanggar hukum beserta dengan segala akibat-akibatnya.

BAB III
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN

    Terdapat beberapa parameter dalam hal batasan toleransi bagi Badan atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan asas diskresi ini yaitu;
(a) adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri;
(b) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu;
(c) tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.

    Bila berbicara mengenai pertanggungjawaban maka diskresi akan terkait dengan permasalahan subyek yang memiliki kewenangan membuat diskresi. Menurut Prof. Muchsan, subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi adalah administrasi negara dalam pengertian sempit, yaitu eksekutif. Adapun basis argumentasi yuridisnya ialah bahwa pihak eksekutif yang lebih banyak bersentuhan dengan masalah pelayanan publik oleh karena itu diskresi hanya ada dipraktekan dan dikenal dalam tata kelola pemerintahan. Bentuk-bentuk sederhana dari keputusan administrasi di luar peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam contoh kehidupan sehari-hari adalah memo yang dikeluarkan oleh pejabat, pengumuman, surat keputusan (SK) dan sejumlah bentuk lainnya.

     Dalam rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) pun memperjelas penyelesaian sengketa yang ditimbulkan oleh diskresi yang sebelumnya belum terakomodir dalam UU PTUN. Mekanisme pertanggungjawaban menurut RUU AP ini adalah mekanisme pertanggungjawaban administrasi terkait dengan keputusan ataupun tindakan yang telah diambil oleh pejabat administrasi pemerintahan.
   
     Menurut RUU AP Pasal 25 ayat (3) dinyatakan; pejabat administrasi pemerintahan yang menggunakan diskresi wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil. Pertanggungjawaban kepada atasan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dengan memberikan alasan-alasan pengambilan keputusan diskresi.
Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat diselesaikan melalui proses peradilan. Keputusan dan/atau tindakan diskresi pejabat administrasi pemerintahan dapat diuji melalui Upaya Administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

B. SARAN
     Disadari atau tidak, fakta emperik menunjukkan, bahwa banyaknya diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif, sehingga perlu diawasi oleh masyarakat beserta organisasi-organisasi NGO yang concern terhadap good governance. Melihat rawannya potensi kekacauan hukum dan administrasi yang ditimbulkan, maka diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan (responsibility) sekaligus dipertanggunggugatkan (accountability).

    Oleh karena itu, penggunaan diskresi secara tepat sesuai dengan ketentuaan yang ada, yakni dengan senantiasa bersandar kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik tentunya akan membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, perlu ditekankan bahwa seorang pejabat adminisatrasi pemerintahan dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan diskresi yang dibuat olehnya kepada masyarakat tanpa perlu menunggu adanya gugatan secara legalisitik. Mengingat hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sifatnya melekat pada kewenangan yang menjadi dasar akan adanya tindakan diskresi itu sendiri.



Literatur
Hardjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
Marbun, SF. ed, Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Rancangan Undang-Undang Administrasi Negara
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Diskresi
http://malutpost.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=38
http://studihukum.blogspot.com/2009/05/fungsi-peraturan-perundang-undangan.html
http://www.mail-archive.com/akhi@yahoogroups.com/msg00161.html

*Mahasiswa Semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Reactions:

1 comment:

  1. apakah orang2 yang telah mempelajari adm negara secara menyeluruh akan
    berpartisipasi dlm mengubah tata negara,
    apakah setiap penyelenggara negara mampu menjalankan tata negara sesuai peraturan negara,
    apakah orang2 yang berlandaskan hukum mampu mengetahui bahwa sesorang yang menjalankan pemerintahan negara bisa benar/salah.


    dlm pandangan saya pemerintahan negara ini telah menjalankan peraturan susai peraturan negara, namun entah mengapa setiap peraturan negara terasa ada longgara.
    misalkan peraturan uud mengenai kode etik negara yang mengatakn
    point pertama bla-bla
    point kedua bla- bla
    point ketiga bla-bla
    yang anehnya setiap point tersebut hanya terlaksana hanya point 1 dan 2, terasa seperti ada longgaran, di tambah lagi peraturan terbaru negara sejak tahun 98 yang dirubah menjadi ringat. "sudah peraturan ringan di tambah yang menjalankan di ringankan lagi apa enggk hancur negara".

    jadi apakah adm negara "katanya peraturan"
    dan hukum yang "katanya peraturan" juga bisa mengkoresksi kesalahan negara

    dengar2 negara ini menggunakan peraturan yang telah ada sejak tahun 45, jadi melihat era modern ada baiknya peraturan dirubah.
    Terakhir peraturan dirubah pd tahun 2002-2008, dengan saya mendalami peraturan terbaru saya rasa masih ada yang kurang.

    dan pandangan saya selanjutnya adalah kebanyakan pemerintah gagal dalam hal kontribusi mereka hanya mengandalkan rekan sesama pemerintah yang bekerja lebih optimis, mereka hanya memikirkan "naik kursi DPR duduk senyum, tidur, selesai tanpa bekerja dengan benar" "kamu harus bekerja baik ya ntar saya bayar kamu, pokonya kamu senangi rakyat y". Jadi bisa di pastikan pemerintah seperi itu hanya memakan duit rakyat. Bayangkan jumlah pemerintah yang ada di negara ini sekitar 100% orang, sedangkan yang bekerja dengan baik hanya 10%, bagaimana negara seperti itu bisa berkembang. klo begitu ada baiknya yang berkerja 1 pemerintah dlm satu daerah ketimbang beribu tapi tidak berguna dan memakan uang rakyat.

    secara pendalaman saya yang paling dalam adlh apakah kita misalkan pemerintah mau menjalankan sesuai peraturan negara sekarang, apakah kita percaya begitu saja kepada yang membuat peraturan negara, apakah karena multieknis peraturan negara ditetapkan setara di setiap daerah.

    yang kembali saya pertanyakan knapa negara ini tidak mengambil peraturan sendiri2 di setiap daerah. misalkan Aceh mayoritasnya Muslim, klo peraturan daerahnya adalah sesuai peraturan muslim yaitu "potong tangan", tapi knapa itu tidak terlaksana, apakah karena HAM.

    banyak sekali yang saya pertanyakan tentang peraturan negara ini.

    saya kuliah di FISIP Adm. Negara (jurusan paling saya benci) karena saya ingin memberi saran kepada pemerintah tentang bagaimana menjalanka negara dengan baik.

    ReplyDelete